Otonomi Korporasi Desa: Pengembangan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Berbasis Cloud dan Open Source yang Disesuaikan untuk Kebutuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengelola Unit Usaha, Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia secara Profesional dan Akuntabel

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu eksperimen kelembagaan paling ambisius dalam sejarah desentralisasi Indonesia. Lebih dari 50.000 BUMDes telah didirikan di seluruh Indonesia. Sebagian kecil berhasil menjadi mesin ekonomi desa: mengelola air bersih, pariwisata, simpan pinjam, hingga pengolahan hasil pertanian. Namun, sebagian besar gagal atau tidur. Penyebabnya bukan kurangnya modal atau ide bisnis, tetapi kapasitas manajemen. Perangkat desa yang menjadi pengurus BUMDes adalah politisi lokal, bukan manajer profesional. Mereka tidak terbiasa membuat pembukuan, menyusun laporan keuangan, mengelola persediaan, atau menganalisis profitabilitas unit usaha. Akibatnya, dana desa yang diinvestasikan ke BUMDes seringkali menguap tanpa jejak yang jelas.

Visi Proyek BUMDes-ERP adalah mengembangkan sistem manajemen korporasi desa yang sederhana, terjangkau, dan sesuai dengan konteks kelembagaan BUMDes, sehingga pengurus BUMDes—dengan atau tanpa latar belakang akuntansi—dapat mengelola usaha mereka secara profesional dan akuntabel.

Komponen 1: Modul Inti yang Disesuaikan. BUMDes-ERP tidak mencoba menjadi SAP atau Oracle. Ia adalah sistem yang dirancang dari awal untuk skala mikro dan kecil dengan fitur-fitur esensial:

  • Modul keuangan: buku kas umum, jurnal umum, buku besar, neraca, laporan laba rugi. Semua akun menggunakan standar akuntansi BUMDes yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa.
  • Modul persediaan: mencatat barang dagangan (pupuk, sembako), bahan baku (kopi, ikan), dan produk jadi. Dilengkapi dengan peringatan stok minimum.
  • Modul aset: mencatat aset tetap BUMDes (gedung, kendaraan, mesin) dan menghitung penyusutan otomatis.
  • Modul unit usaha: sub-ledger untuk setiap unit usaha (misal: unit air bersih, unit simpan pinjam, unit pariwisata). Pendapatan dan biaya setiap unit dicatat terpisah, sehingga dapat dihitung profitabilitas masing-masing.
  • Modul anggota: mencatat data anggota (dapat berupa nasabah, pelanggan, atau penyewa).

Komponen 2: Antarmuka Sederhana dan Multibahasa. Fitur canggih tidak berguna jika pengguna tidak paham. BUMDes-ERP dirancang dengan prinsip kesederhanaan ekstrem:

  • Dashboard yang menampilkan 5-7 indikator kunci: saldo kas, total piutang, total persediaan, laba bulan ini, laba tahun ini. Semua dalam angka besar dan visual.
  • Formulir entri data yang mirip dengan buku kas manual: kolom tanggal, uraian, debit, kredit. Tidak ada jurnal penyesuaian, tidak ada istilah akuntansi rumit.
  • Bahasa Indonesia sederhana, dengan opsi bahasa daerah untuk 10 bahasa besar (Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Batak, dll).

Komponen 3: Model Hosting dan Harga Berbasis Langganan. BUMDes-ERP dibangun di atas platform cloud, sehingga tidak perlu investasi server dan perawatan IT. Model berlangganan bulanan dengan harga sangat terjangkau:

  • Paket dasar (1-2 pengguna, 1 unit usaha): Rp 50.000/bulan.
  • Paket berkembang (3-5 pengguna, 2-5 unit usaha): Rp 150.000/bulan.
  • Paket maju (6-10 pengguna, >5 unit usaha): Rp 300.000/bulan.
  • Diskon 50% untuk BUMDes rintisan dan BUMDes di daerah tertinggal.

Pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account atau bahkan tarik saldo dari rekening BUMDes secara otomatis.

Komponen 4: Integrasi dengan Ekosistem Desa Digital. BUMDes-ERP tidak berdiri sendiri. Ia terintegrasi dengan:

  • Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) : laporan keuangan BUMDes dapat langsung diekspor dalam format yang diperlukan untuk pertanggungjawaban APBDes.
  • Platform UMKM desa: produk-produk BUMDes dapat langsung dijual di marketplace desa yang terintegrasi.
  • Layanan perbankan: BUMDes dapat mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) langsung dari dashboard, dengan data keuangan yang telah terverifikasi.

Dampak BUMDes-ERP bersifat transformatif. Dampak tata kelola: BUMDes memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas. Pengurus tidak bisa lagi beralasan “laporannya hilang” atau “komputer saya rusak”. Dampak kinerja: dengan mengetahui profitabilitas setiap unit usaha, pengurus dapat memutuskan unit mana yang harus dikembangkan, dipertahankan, atau ditutup. Dampak kepercayaan: masyarakat desa akan lebih percaya menitipkan uang atau berinvestasi di BUMDes yang transparan. Dampak ekosistem: terbangunnya data nasional BUMDes yang dapat digunakan oleh Kementerian Desa, perbankan, dan investor untuk memetakan potensi ekonomi desa. BUMDes-ERP adalah nyawa digital untuk 50.000 korporasi desa yang selama ini berjalan tanpa sistem.